 |
| Foto dan dokumentasi LSM Peduli Alam Sakti di Proyek rehabilitasi berat Puskesmas Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, melalui APBD-DAK Fisik bidang kesehatan dikerjakan oleh CV Putra Sigegar Bumi. (8/9/2025) |
KERINCI. – Proyek rehabilitasi berat Puskesmas Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, yang dibiayai melalui APBD-DAK Fisik bidang kesehatan dengan tujuan penguatan sistem kesehatan, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Putra Sigegar Bumi dinilai asal-asalan, abai terhadap keselamatan pekerja, serta tidak memenuhi standar konstruksi.
Hasil pantauan LSM dan media di lokasi proyek menemukan,
para pekerja sama sekali tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti
helm, rompi, sarung tangan, maupun sepatu boot. Praktik ini jelas melanggar
aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang seharusnya menjadi perhatian
utama dalam pengerjaan proyek pemerintah.
Tak hanya itu, mutu konstruksi juga dipertanyakan. Proses
pengecoran sloof dilaporkan tidak menggunakan semen pabrikan dengan kualitas
standar, melainkan semen hasil adukan sendiri menggunakan molen. Hasil cor pun
terlihat tidak merata, bahkan pada beberapa bagian putus-putus dan berlubang.
Kondisi ini dinilai sangat berbahaya, mengingat bangunan puskesmas tersebut
berlantai dan akan menanggung beban berat.
Lebih lanjut, pemasangan bata juga terindikasi tidak sesuai
spesifikasi. Beberapa sudut bangunan terlihat sudah mengalami keretakan karena
tidak diperkuat dengan besi R6 maupun material lain agar bata dapat mengikat ke
tiang. Temuan ini mempertegas dugaan bahwa kontraktor pelaksana belum layak
mengerjakan proyek fasilitas umum yang bernilai besar dan krusial bagi
masyarakat.
Ironisnya, saat LSM dan media mendatangi lokasi proyek,
sejumlah pekerja justru bersikap provokatif. Mereka menantang untuk difoto dan
terkesan meremehkan sorotan publik, alih-alih menyadari pentingnya keselamatan
diri dan mutu pekerjaan yang tengah dikerjakan.
Proyek ini seharusnya diawasi ketat oleh pihak Dinas
Kesehatan, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). LSM dan masyarakat berharap
pengawasan diperketat agar pembangunan puskesmas benar-benar sesuai standar
konstruksi, aman bagi masyarakat, dan tidak berujung pada persoalan di kemudian
hari.
Penulis & Reporter : Sulaiman
Editor : Irawan S
