 |
| Foto dan Dokumentasi fokuskerinci.com, Aksi Demonstrasi Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci, Rabu (3/9/2025). |
KERINCI, fokuskerinci.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh kembali mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kerinci, Rabu (3/9/2025). Mereka menyuarakan berbagai isu nasional sekaligus menuntut DPRD lebih serius menyikapi persoalan di daerah.
Dalam orasi, mahasiswa menolak kenaikan tarif pajak dan
menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten
Kerinci untuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perampasan Aset yang dinilai strategis dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selain itu, massa aksi menuntut agar kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan
Jalan Umum (PJU) diusut tuntas tanpa pandang bulu.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci,
Irwandri, berjanji lembaganya akan mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke
tingkat pusat.
Kami akan mengawal dan melanjutkan aspirasi ini sampai ke
Pak Prabowo dan DPR RI. Saya garansinya,” ujar Irwandri di hadapan mahasiswa.
Terkait kasus PJU, Irwandri menyebut perkara tersebut sudah
ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kerinci. “Untuk kasus PJU sudah berjalan di
Kejari, dan kita biarkan kejaksaan yang menanganinya,” tambahnya.
Namun, publik menilai janji tersebut belum cukup. DPRD
Kerinci dinilai kerap hanya memberikan retorika tanpa langkah konkret. Sorotan
tajam juga muncul karena pembahasan anggaran bersama Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) belakangan diwarnai isu “deal-deal” politik, terutama terkait
dugaan pembagian proyek melalui dana pokok pikiran (pokir) dewan. Kondisi ini
menimbulkan kecurigaan bahwa DPRD lebih sibuk mengurus kepentingan internal
dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat.
Aksi mahasiswa kali ini menjadi sinyal kuat bahwa
kepercayaan publik terhadap DPRD semakin menurun. Transparansi, integritas, dan
keberpihakan dewan terhadap masyarakat harus benar-benar dibuktikan, bukan
sekadar dijanjikan di hadapan demonstrasi.
Penulis & Reporter : Prengki DS
Editor : Irawan S
