 |
| Dokumentasi/Foto Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Lantai 2 Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Bupati, H. Murison, S.Pd., S.Sos.,M.Si. Kamis (10/7/ 2025). |
KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Lantai 2, pada Kamis, 10 Juli 2025. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Bupati, H. Murison, S.Pd., S.Sos.,M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Kerinci menegaskan pentingnya Musrenbang RPJMD sebagai pijakan utama dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta visi-misi kepala daerah dan kebijakan pembangunan nasional.
“RPJMD ini menjadi roadmap kita dalam membangun Kerinci ke depan. Jadi saya berharap ini dibahas serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan warga kita, serta mengembangkan dan membangun Kerinci secara terarah dan berkelanjutan,” tegas Monadi.
Musrenbang RPJMD ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dan melibatkan lintas sektor, baik dari kalangan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, maupun perwakilan legislatif.
Sementara itu, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos.,M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan desa, kecamatan, hingga provinsi dalam menyusun dokumen RPJMD yang realistis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dikutip dari beberapa media nasional dan daerah yang turut mengangkat momentum Musrenbang ini, pelaksanaan RPJMD Kerinci 2025–2030 diarahkan untuk menjawab sejumlah tantangan utama, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM, serta peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD harus mengintegrasikan rencana pembangunan nasional dan provinsi, termasuk mendukung agenda transformasi hijau dan digital sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Penulis & Reporter : Sulaiman
Editor : Irawan S
